Fungsi Aparat Pengawasan belum Maksimal

Langsa
Gubernur Aceh diwakili Sekretaris Daerah, Husni Bahri TOB MHum mengatakan, keberadaan aparat pengawasan baik eksternal maupun internal pemerintah dirasakan belum mampu menurunkan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan anggaran.

“Salah satu indikasinya adalah kemampuan menggunakan bahasa yang belum benar dalam membuat laporan serta ketajaman dalam menganalisa kasus di lapangan juga dirasakan masih kurang,” kata Sekda Aceh dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Aceh, yang di pusatkan di aula DPRK Aceh Timur di Langsa, sebagaimana rilis dari Bagian Humas dan Protokoler Sekdakab Aceh Timur kepada Serambi, Selasa(3/8).

Namun demikian, kata Sekda, Inspektorat Aceh sedang terus berbenah diri dengan menggunakan tenaga pendamping dari kalangan akademisi yang walaupun belum memilki pengalaman lapangan tetapi mempunyai kemampuan lebih dalam hal teori. Upaya lain, kata dia, yang sedang ditempuh adalah berupaya mengirim pemeriksa/auditor untuk belajar ke luar negeri.

Bupati Aceh Timur Muslim Hasballah dalam amanatnya menyebutkan, untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas dari KKN, peran masyarakat dan dukungan pemerintah secara moral dan material sngat diperlukan.

“Dengan terlaksananya program pengawasan secara optimal, maka maksimal pulalah pembinaan yang kita dapatkan dan hasilnya akan meminimalkan tindakan penyelewengan, penyalahgunaan wewenang tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan,” sebutnya.

Plt Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, H Zainal Arifin P, saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Aceh tersebut mengungkapkan, guna mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberantasan KKN, Kemendagri mengoptimalkan forum komunikasi musyawarah daerah.

Ketua Panitia Rapat Koordinasi Penyusunan PKPT 2010, Fuadi SH MH, yang juga kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Timur melaporkan, peserta rapat koordinasi ini terdiri dari Irjen Kementerian 10 orang, Inspektorat Propinsi 20 orang, SKPA Provinsi 6 orang dan Inspektorat Kabupaten/Kota 104 orang dari 23 kabupaten /kota di Aceh.(serambinews.com)

Read More...

Officials Urge Law Wins Special Committee Deviation

Langsa
East Aceh Government central committee urged law enforcers to investigate indications of irregularities behind the award of the tender process. And advances the realization of projects of East Aceh regency center.

And all at once-check against unscrupulous government officials and all parties involved including assistance team in the East Aceh Regent unag advance disbursement process (DP), East Aceh government center project amounted to Rp 19.5 billion to PT Trilion Glory International.

Chairman of the Special Committee thus emphasized the DPRK Government Center East Aceh, Tajul Ula, on the sidelines of the Plenary Session in order penyempaian Report of Special Committee of East Aceh DPRK to the project, adding the central government of East Aceh, Thursday (5 / 8) in Courtroom A local DPRK.

According to him, the investigation is based on temun special committee, which indicated that the award of the tender weight of PT TGI seem forced. Without verifying the existence and capabilities of the company. "Ideally, East Aceh Regency Government should see and consider the financial aspect and the ability of the company's profile in an objective and profound," said Tajul.

Not like this, due to lack selektifan pemkab in choosing a partner to make a fatal where terbengkalainya implementation of the program. And in the end will make disadvantaged areas. Against losses caused by the melting region advances meant, PT TGI must be returned to the local treasury.

A number of NGO practitioners and students of East Aceh Regent disappointed and sorry for the Muslim East Aceh Hasballah its Regional Secretary (Secretary), East Aceh Regency Syaifanur, SH, MM, was not present at the plenary event.

At this crucial moment for the future of East Aceh, finding everything in order to be dealt lajuti special committee by the government. "This is how the sting lajuti, present only to hear the work of the special committee would not," said coordinator FPRM Aceh, Nasruddin plenary sidelines.

According to him, as the budget user, then it could be hindered if the regent ordered the Secretary to attend. But this is not, both are not present to the plenary session of the board room. Top absence of both high-ranking East Aceh hence we should expect, there is something behind the absence of these two important people. (rakyataceh.com)

Read More...

Pansus Desak Aparat Hukum Usut Penyimpangan

LANGSA
Pansus pusat Pemerintahan Aceh Timur mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut indikasi penyimpangan dibalik proses pemenangan tender. Dan realisasi uang muka proyek pusat Pemkab Aceh Timur.

Dan sekaligus memeriksa terhadap oknum-oknum pejabat maupun semua pihak yang terlibat termasuk tim asistensi Bupati Aceh Timur dalam proses pencairan unag muka (DP) proyek pusat pemerintahan Aceh Timur sebesar Rp 19,5 miliar terhadap PT Trilion Glory Internasional.

Demikian ditegaskan Ketua Pansus Pusat Pemerintahan DPRK Aceh Timur, Tajul Ula, di sela-sela acara Rapat Paripurna dalam rangka penyempaian Laporan Panitia Khusus DPRK Aceh Timur terhadap proyek pembagunan pusat Pemerintahan Aceh Timur, Kamis (5/8) di Ruang Sidang A DPRK setempat.

Menurutnya, penyelidikan tersebut didasari atas temun pansus, dimana terindikasi berat bahwa pemenangan tender terhadap PT TGI terkesan dipaksakan. Tanpa memverifikasi eksistensi dan kapabilitas perusahaan tersebut. “Idealnya Pemkab Aceh Timur harus melihat dan mempertimbangkan aspek kemampuan finansial dan profil perusahaan secara objektif dan mendalam,” sebut Tajul.

Bukan seperti ini, akibat ketidak selektifan pemkab dalam memilih rekanan membuat fatal dimana terbengkalainya pelaksanaan program tersebut. Dan pada akhirnya akan membuat daerah dirugikan. Terhadap kerugian daerah yang ditimbulkan oleh pencairan uang muka dimaksud, PT TGI harus dikembalikan ke kas daerah.

Sejumlah kalangan praktisi lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa Aceh Timur kecewa dan menyesali Bupati Aceh Timur Muslim Hasballah beserta Sekretaris Daerah (Sekda) Kab Aceh Timur Syaifanur,SH,MM, tidak hadir pada acara paripurna tersebut.

Pada ini moment sangat penting bagi Aceh Timur kedepan, segala hal temuan pansus agar dapat ditindak lajuti oleh pemerintah. “Ini bagaimana ditindak lajuti, hadir saja untuk mendengar hasil kerja pansus tidak mau,” ujar Koodinator FPRM Aceh, Nasruddin disela-sela acara paripurna.

Menurutnya, selaku penguna anggaran, kalau Bupati berhalangan maka bisa diperintahkan kepada sekda untuk hadir. Tapi ini tidak, kedua-duanya tidak hadir ke ruang sidang paripurna dewan. Atas ketidak hadiran kedua petinggi Aceh Timur tersebut maka patut kita menduga, ada sesuatu dibalik ketidak hadiran kedua orang penting tersebut. (rakyataceh.com)

Read More...